Submitted by meilia on
PANGKALPINANG,
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rita Aminah mewakili Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka secara resmi Rapat Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Tahun 2025,bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis,(8/01/2026).
Rapat ini dihadiri narasumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pengelola keuangan APBD, BOS APBN, BANPER (Bantuan Pemerintah) dari lingkup Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam arahan, Rita Aminah menyampaikan pertemuan ini sangat penting dilakukan karena keuangan merupakan jantung dari organisasi.
Terlebih, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan organisasi perangkat daerah yang cukup besar membawahi 5 Cabang Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Pendidikan Jenjang SMA/SMK/SLB se-Bangka Belitung. Kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi harus selalu dijaga agar tujuan bersama dapat tercapai secara maksimal, jelas Rita.
Dengan adanya komunikasi yang baik, semua masalah dapat diselesaikan secara efektif, ujarnya.
Pertemuan rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, dan mengetahui kendala apa yang muncul dilapangan, sehingga tidak muncul laporan atau informasi dari pihak lain yang berbeda, tambah Rita.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan organisasi perangkat daerah yang berpusat pada pelayanan pendidikan melayani kebutuhan pendidikan masyarakat.
Selain itu, ia mengimbau apabila terdapat bantuan keuangan dari pemerintah pusat, hal tersebut harus segera dilaporkan kepada atasan terkait.
" Semoga pertemuan rekonsiliasi ini memperkaya informasi keuangan dan pemahaman kita dalam keuangan, dan diharapkan dapat berbagi informasi dengan pihak lainnya", harap Rita.
Lebih lanjut, Kepala Sub Bagian Keuangan, Doni mengatakan laporan keuangan disusun secara baik dan akuntabel.
"Paling lambat tanggal 25 Januari 2026 laporan keuangan Dinas Pendidikan sudah sampai ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", jelasnya.
Dengan harapan, Laporan keuangan pemerintah tahun ini berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).untuk sembilan kalinya.
